Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat kegiatan illegal fishing.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum perikanan di Indonesia memerlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, KKP, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan untuk menangani masalah illegal fishing ini dengan efektif,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diusulkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Hartono Giridipo adalah peningkatan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia. Menurutnya, keberhasilan dalam penegakan hukum perikanan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, namun juga oleh kemampuan operasional para petugas lapangan. “Kita perlu memastikan bahwa petugas lapangan memiliki peralatan dan pelatihan yang memadai untuk menghadapi pelaku illegal fishing,” katanya.

Selain itu, implementasi teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Rili Djohani, teknologi seperti sistem pemantauan kapal melalui satelit (VMS) dapat membantu memantau aktivitas kapal-kapal di perairan Indonesia secara real-time. “Dengan bantuan teknologi, kita dapat lebih cepat mengidentifikasi kapal-kapal yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang diperlukan,” ujarnya.

Dalam upaya penegakan hukum perikanan di Indonesia, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan dapat membantu dalam mengawasi aktivitas perikanan yang mencurigakan. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia agar tetap lestari,” ujar Rili Djohani.

Dengan kerjasama lintas sektoral, peningkatan pengawasan dan patroli, implementasi teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi tantangan illegal fishing. Sehingga, sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga dan digunakan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.