Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan laut Indonesia. Sejarah dan perkembangan organisasi ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah maritim.

Sejarah Bakamla dimulai pada tahun 2014, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut, Bakamla ditetapkan sebagai lembaga nonkementerian yang beroperasi di bawah koordinasi Presiden. Dengan demikian, Bakamla memiliki mandat yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di perairan Indonesia.

Perkembangan Bakamla terus mengalami peningkatan, baik dari segi personel maupun sarana dan prasarana. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Organisasi Bakamla terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.” Hal ini juga didukung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, yang menyatakan bahwa “Bakamla memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut dan melindungi sumber daya alam di perairan Indonesia.”

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Bakamla untuk menciptakan sinergi antar lembaga dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Sejarah dan perkembangan organisasi Bakamla di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah maritim. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Bakamla dapat terus berkembang dan mengemban tugasnya dengan baik demi keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.