Peran Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Laut di Indonesia

Tindak pidana laut merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Oleh karena itu, peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut sangatlah penting. Hukum merupakan landasan utama dalam menegakkan keadilan dan menindak pelaku kejahatan di laut.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zamroni, “Peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia sangatlah vital. Hukum menjadi payung bagi penegakan keadilan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan di perairan Indonesia.”

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana laut adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang menyatakan bahwa “Kerjasama antar lembaga merupakan kunci utama dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia.”

Selain itu, hukum juga berperan dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana laut. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, menegaskan bahwa “Hukum harus ditegakkan dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana laut untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan di laut.”

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana laut di Indonesia sangatlah vital. Kerjasama antar lembaga, penerapan sanksi yang tegas, dan Undang-Undang Kelautan menjadi kunci utama dalam menegakkan keadilan dan keamanan di perairan Indonesia. Semua pihak harus bersatu untuk bersama-sama melawan tindak pidana laut demi menjaga kelestarian laut Indonesia.