Peran kebijakan keamanan laut sangat penting dalam mengatasi berbagai ancaman kejahatan di perairan Indonesia. Kebijakan ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjaga keamanan laut dan melindungi sumber daya kelautan yang ada.

Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, kebijakan keamanan laut harus terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai ancaman kejahatan seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia. KSAL juga menekankan pentingnya kerja sama antara institusi terkait dalam menerapkan kebijakan keamanan laut secara efektif.

Dalam upaya mengatasi berbagai ancaman kejahatan di perairan Indonesia, peran kebijakan keamanan laut juga turut melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di wilayah pesisir. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melindungi sumber daya kelautan.

Selain itu, kebijakan keamanan laut juga harus didukung dengan teknologi canggih untuk memantau aktivitas di perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kapal (VMS) dan sistem identifikasi otomatis (AIS) dapat membantu pemerintah dalam mengawasi pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan keamanan laut sangat krusial dalam mengatasi berbagai ancaman kejahatan di perairan Indonesia. Melalui kebijakan yang kuat dan didukung oleh kerja sama antarinstansi dan partisipasi masyarakat, diharapkan keamanan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik dan sumber daya kelautan dapat dilestarikan untuk generasi mendatang.