Penegakan Peraturan Hukum Laut dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, penegakan hukum laut harus dilakukan secara tegas dan konsisten demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, penegakan hukum laut merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk dalam hal penanggulangan illegal fishing dan perompakan di laut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa penegakan hukum laut harus dilakukan dengan profesionalisme dan kerjasama lintas sektoral.

Dalam konteks penegakan hukum laut, kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi kunci utama. Hal ini juga didukung oleh pakar hukum laut, Prof. Hikmahanto Juwana, yang menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga terkait dalam menjalankan penegakan hukum laut.

Selain kerjasama antar lembaga, peningkatan kapasitas dan kualitas personel yang terlibat dalam penegakan hukum laut juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, bahwa penegakan hukum laut memerlukan sumber daya manusia yang handal dan terlatih.

Dengan adanya upaya penegakan hukum laut yang efektif, diharapkan dapat mewujudkan keamanan maritim Indonesia yang optimal. Hal ini juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang membutuhkan penegakan hukum laut yang kuat dan berdaya saing untuk menjaga kedaulatan negara. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersatu dalam mendukung upaya penegakan hukum laut demi keamanan maritim Indonesia yang lebih baik.