Kapal ilegal merupakan masalah serius yang terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Untuk itu, langkah-langkah penegakan hukum terhadap kapal ilegal di Indonesia perlu ditingkatkan demi melindungi perairan negara kita.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, penegakan hukum terhadap kapal ilegal perlu dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kami terus berupaya meningkatkan penegakan hukum terhadap kapal ilegal agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, peningkatan patroli laut akan membantu mengidentifikasi dan menindak kapal-kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia. “Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kapal ilegal,” katanya.

Selain itu, kerjasama antar lembaga terkait juga sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kapal ilegal. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, koordinasi yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan kepolisian laut akan membantu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kapal ilegal. “Dengan kerjasama yang solid, kita dapat memastikan bahwa pelaku illegal fishing tidak luput dari jerat hukum,” ujarnya.

Dalam upaya menekan jumlah kapal ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia, penegakan hukum terhadap kapal ilegal harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Hanya dengan langkah-langkah penegakan hukum yang kuat dan konsisten, kita dapat melindungi sumber daya laut Indonesia dari eksploitasi yang merugikan. Semua pihak perlu bersatu untuk menangani masalah ini demi keberlanjutan laut Indonesia yang lebih baik.